REGULASI

Layanan Informasi Publik

Komitmen Terhadap Layanan Publik Ramah Kelompok Rentan

Dasar Hukum:

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
SE-66/2020 MenpanRB tentang Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Kelompok Rentan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dalam rangka melaksanakan pelayanan publik prima dan ramah bagi semua kelompok, Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT telah menyiapkan sarana dan prasarana khusus yang telah disediakan bagi kelompok rentan:

Kursi roda/tongkat/krek;
Pintu masuk yang mudah diakses;
Jalan landau dengan pegangan rambat;
Selasar yang menghubungkan semua ruang;
Toilet khusus kelompok rentan;
Loket khusus kelompok rentan;
Ruang tunggu khusus kelompok rentan;
Parkir khusus kelompok rentan yang mudah diakses;
Arena bermain anak;
Ruang laktasi/menyusui;
Fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan (Petugas pemandu)

Halaman Utama PPID

Selamat Datang di Layanan e-PPID Kementerian Keuangan.

Terima kasih telah mengunjungi layanan e-PPID Kementerian Keuangan. Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian Keuangan. Untuk mengajukan permohonan informasi silakan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II DJBC

Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT

Jalan Airport Ngurah Rai, Tuban, Kuta, Badung, Bali 80361

Profil

Maklumat Layanan

Profil Badan Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai tindak lanjut adanya perubahan struktur pejabat pengelola informasi setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan KMK Nomor 351/KMK.01/2022, maka ditetapkan penunjukan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang terdiri atas:

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan; dan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, yang terdiri atas:
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II; dan
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III,

Guna menunjang pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka diterbitkan juga Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-86/BC/2022 tentang Penunjukan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. PPID Pelaksana DJBC terdiri dari Atasan PPID Pelaksana (dijabat oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai), 1 PPID Tingkat I (dijabat oleh Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa), 23 PPID Tingkat II (dijabat oleh Kepala KPU dan Kepala Kantor Wilayah), 110 PPID Tingkat III (dijabat oleh 102 Kepala KPPBC, 3 Kepala BLBC, dan 5 Kepala Pangsarop BC). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT merupakan salah satu PPID Tingkat II DJBC bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I DJBC.

Kontak Badan Publik

PPID Tingkat II DJBC

Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT

Jalan Airport Ngurah Rai, Tuban, Kuta, Badung, Bali 80361

Telp : (0361) 9357165

Whatsapp : 0823 4187 7021

Email : kwbcbalintbntt@customs.go.id

Web : kwbcbalinusra.beacukai.go.id

Jam Layanan : 08.00 s.d. 15.00 WITA

Dasar Hukun Terkait Keterbukaan Informasi Publik

UU No 14 Tahun 2008	Tentang Keterbukaan Informasi Publik
PP No 61 Tahun 2010	Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
PERKIP No 1 Tahun 2021	Tentang Standar Layanan Informasi Publik
PERKIP No 1 Tahun 2013	Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
PMK No 110/PMK.01/2022	Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan
KMK No 351/KMK.01/2022	Tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
KEP No 86/BC/2022	Tentang Penunjukan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dan Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Standar Pelayanan	Standar Pelayanan Informasi Publik

Permohonan Informasi

Prosedur Permintaan Informasi Publik Pada PPID Pelaksana DJBC

Pemohon menyampaikan Permintaan Informasi Publik kepada PPID TK. II DJBC (Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT) melalui:

Surat : Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT
Email : kwbcbalintbntt@customs.go.id
Datang Langsung : Unit Layanan Informasi PPID Tk. II (Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT)
Jalan Airport Ngurah Rai, Tuban, Kuta, Badung, Bali 80361

Dalam mengajukan Permintaan Informasi Publik, Pemohon diwajibkan mengisi Formulir Registrasi Permintaan Informasi Publik dan melengkapi identitas yang sah. Dalam hal Pemohon adalah perseorangandiwajibkan untuk menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dapat membuktikan sebagai Warga Negara Indonesia. Apabila Pemohon adalah Badan Hukum diwajibkan menyertakan fotokopi Anggaran Dasar/Akta Pendirian yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
Petugas Perangkat PPID melakukan verifikasi atas berkas kelengkapan Permintaan Informasi Publik. Jika syarat permintaan tidak lengkap maka akan disampaikan Surat Keterangan Tidak Lengkap dalam waktu 3 hari kerja, apabila pemohon tidak melengkapi persyaratan dalam 3 hari kerja maka Permintaan Informasi Tidak Ditindaklanjuti. Untuk permohonan yang dinyatakan lengkap, Petugas Perangkat PPID akan memberikan Nomor Registrasi Pendaftaran Informasi Publik dan memberikan fotokopi berkas kelengkapan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon;
Atas Permintaan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, PPID Pelaksana memproses Permintaan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerjadan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja;
Pemohon menerima penjelasan tertulis atas permohonan Informasi Publik yang dimohonkan. Dalam hal Pemohon merasa tidak puas atas tanggapan tertulis yang diterbitkan oleh PPID Pelaksana, Pemohon dapat mengajukan Keberatan Informasi Publik selambatnya 30 (tiga puluh) hari kerjasetelah tanggapan tertulis diterima dari PPID Pelaksana;
Pemohon dalam mengajukan Keberatan Informasi Publik diwajibkan mengisi Formulir Keberatan Informasi Publik yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Kantor Pusat DJBC;
Atasan PPID Pelaksana cq. Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerjasejak permohonan Keberatan Informasi Publik diterima wajib memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon;
Dalam hal Pemohon tidak puas atas tanggapan Keberatan Informasi Publik yang diterbitkan oleh Atasan PPID Pelaksana, Pemohon dapat mengajukan Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi.

Alur Permohonan Informasi Publik

Alur Pengajuan Keberatan

Prosedur Penyelesain Sengketa Informasi

Formulir Permohonan Informasi Publik

(Download)

Formulir Keberatan Informasi Publik

(Download)

Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan	Lihat
Informasi tentang peraturan, keputusan, atau kebijakan DJBC	Lihat
Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	Lihat

Layanan Informasi Publik

Regulasi

Dasar Hukun Terkait Keterbukaan Informasi Publik

Daftar Informasi Publik Kementrian Keuangan 2024

IKUTI KAMI

Copyright © Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT